Setelahberlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Hak Asasi Manusia HAM didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa "rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination." Hak asasi manusia adalah serangkaian hak istimewa yang melekat pada realitas dan keberadaan manusia sebagai makhluk dari satu Tuhan dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan martabat manusia. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. NKRI merupakan negara yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM, negara yang memiliki hukum yang adil, negara berbudaya yang beradab, dan masyarakat yang yang bermoral Balqis & Najicha,2022. Gaya hidup yang beradab dan bermoral juga dipromosikan di antara orang Indonesia. Kehidupan sehari-hari menempatkan penekanan yang kuat pada prinsip-prinsip moral termasuk saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan saling peduli. Meskipun tidak semua anggota masyarakat atau kelompok sosial mematuhi cita-cita ini secara konsisten, masyarakat Indonesia terus memprioritaskan moralitas. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia itu, maka seburuk apapun perilaku dan perlakuan yang dialami seseorang ia akan tetap menjadi manusia dan hak-hak tersebut akan selalu melekat pada dirinya Nugroho, A. R., & Fatma Ulfatun Najicha,2023. Ada berbagai macam jenis HAM salah satunya HAM dalam berpendapat, baru-baru ini banyak sekali masyarakat yang menyuarakan pendapat mereka dalam berbagai cara contohnya dengan melalui platform media sosial atau media elektronik. Hal ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam dialog publik, membagikan pandangan mereka, dan mempengaruhi opini publik. Hak asasi manusia dalam berpendapat mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam konteks digital, platform-media sosial telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melibatkan diri dalam diskusi publik dan menyuarakan pendapat mereka. Terlebih lagi kita hidup dizaman yang sudah maju seperti mudahnya mendapatkan informasi dan komunikasi Sulistyo & Najicha,2022. Kebebasan berekspresi tentu saja sangat dibolehkan tetapi kita tetap harus berperilaku santun dan tidak menyinggung pihak yang lain Hilmy & Najicha,2022. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada kebebasan berekspresi, ada juga batasan-batasan tertentu yang diterapkan dalam konteks hukum. Misalnya, penghinaan, penghasutan kekerasan, atau penyebaran konten yang melanggar hukum seperti kebencian atau pornografi anak dapat menjadi pelanggaran dan dapat itu, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab berarti menghormati hak-hak dan martabat orang lain, menghindari menyebarkan informasi palsu atau fitnah, serta menghormati batasan etika dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kebebasan berpendapat tercantum dalam sila ke-4 yaitu Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai setiap warga Indonesia sebagai kelompok masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan Wibowo & Najicha,2022. Ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam perdebatan dan perumusan kebijakan melalui musyawarah atau setiap negara memiliki tantangan dan permasalahan dalam menjunjung tinggi HAM, menerapkan hukum yang adil, dan membangun masyarakat yang berbudaya dan bermoral. Peningkatan terus menerus dalam semua aspek ini adalah upaya yang harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Terkadang terdapat kasus di mana instansi pemerintahan dikritik oleh masyarakat, namun tidak menerima kritik tersebut dan bahkan menggunakan intimidasi terhadap orang yang mengkritik. Transparansi dari pemerintah mengenai suatu kebijakan dapat kita respons dengan menyampaikan aspirasi atau kritik yang membangun Latifah & Najicha,2022. Yang membuat masyarakat takut untuk mengkritik kinerja pemerintah, padahal kritik untuk suatu negara itu penting untuk menjadi bahan evaluasi ke depan nya tokoh masyarakat atau mahasiswa yang meng-kritik dan mendapat intimidasi dari pemerintah. Perlunya perlindungan HAM dalam bependapat sangat membantu masyarakat jika di intimidasi pemerintah. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Menurut Pasal 23 Ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan itu, Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika datang pada kegiatan atau kebijakan pemerintah yang tidak adil, tidak jujur, atau melanggar hak asasi manusia, melindungi hak-hak manusia termasuk membantu warga dalam mengungkapkan kekhawatiran mereka. Perlindungan hak asasi manusia dapat menawarkan lembaga independen dan kerangka hukum untuk melindungi hak individu, menegakkan akuntabilitas, dan mengejar keadilan dalam kasus-kasus di mana pemerintah mengintimidasi kritikus atau aktivis. Ini memberi jaminan kepada populasi bahwa ada mekanisme yang adil dan terbuka untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan otoritas pemerintah. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
HAMdalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data-data primer berupa HAM untuk menunjukan bahwa Indonesia memberi perhatian pada upaya internasional dan nasional bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Namun, karena Komnas HAM dilahirkan, dan dalam lima
Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam per gaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia ti dak mau disebut sebagai unwilling ness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tan pa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses per adilan untuk menangani masa lah HAM, terutama yang sifatnya berat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional Poses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan HAM internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut. a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional ber ada dalam posisi inadmissible ditolak untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM, apabila negara yang bersangkutan enggan unwillingness atau tidak mampu unable untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan. b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana inter nasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan unwillingness dan ketidakmampuan unability dari negara untuk melakukan penuntutan. c.. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya 1 diberlakukannya travel warning peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya, 2 pengalihan investasi atau penanaman modal asing, 3 pemutusan hubungan diplomatik, 4 pengurangan bantuan ekonomi, 5 pengurangan tingkat kerja sama, 6 pemboikotan produk ekspor, 7 embargo ekonomi. Baca Juga Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila Demikian Artikel Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hakikat Hak Dan Kewajiban Warga Negara Sistem-Sistem Hukum Di Indonesia Hakikat Demokrasi Dalam Pancasila Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
. mvc42psgv9.pages.dev/615mvc42psgv9.pages.dev/811mvc42psgv9.pages.dev/889mvc42psgv9.pages.dev/107mvc42psgv9.pages.dev/463mvc42psgv9.pages.dev/762mvc42psgv9.pages.dev/214mvc42psgv9.pages.dev/259mvc42psgv9.pages.dev/454mvc42psgv9.pages.dev/560mvc42psgv9.pages.dev/914mvc42psgv9.pages.dev/850mvc42psgv9.pages.dev/495mvc42psgv9.pages.dev/787mvc42psgv9.pages.dev/958
upaya penyelesaian kasus pelanggaran ham
